Menkeu Tahan Bantuan 2.584 Unit RTG untuk Lobar

Lombok Barat (Lomboknews.my.id) – Dari total dana gempa Rp 1,49 triliun yang digelontorkan untuk Lombok Barat (Lobar), hampir 50 persen atau sekitar ratusan miliar dana bantuan gempa yang digunakan belum dipertanggungjawabkan oleh Pemda Lobar. Kondisi ini mengakibatkan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menahan pencairan bantuan untuk pembangunan 2.584 unit rumah tahan gempa (RTG).

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Lobar, Joko Marhaendriyanto menyebut ada Rp1,49 triliun dana gempa masuk ke Pemda Lobar. Terdiri dari Rp 25 miliar disalurkan melalui Bank Mandiri dan selebihnya ke Bank BRI. “Pertanggungjawaban dari penggunaan dana di atas 50 persen lebih,” jelasnya akhir pekan kemarin.Iklan

LPJ penggunaan dana gempa yang sudah masuk ke BPBD mencapai 50 persen lebih. Pihak BNPB, jelas dia mempertanyakan progres LPJ tersebut, sehingga pihaknya terus memicu penyelesaiannya.

Pertanggungjawaban berupa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dana gempa ini mandek akibat SK fasilitator berakhir tanggal 25 bulan Maret. Di samping terjadi polemik antara BNPB dengan BPBD di NTB, sehingga keluar surat dari BNPB untuk merasionalisasi jumlah fasilitator. Hal ini jelas berpengaruh terhadap pencairan. “Makanya dua bulan (Mei-Juni) stagnan progres pencairannya,”ujar dia.

Barulah kata dia, sejak Juli terjadi peningkatan tajam. Disebutkan Progres awal mencapai 22-25 persen namun setelah ada fasilitator dan koordinator wilayah progresnya melejit menjadi 50 persen lebih. “Proses LPJ yang sudah masuk di atas 50 persen, insyallah saat ini kayaknya 54 persen,” jelasnya.

Selain itu, ada perjanjian antara fasilitator dengan Kepala Pelaksana BPBD. Di mana fasilitator harus menyelesaikan LPJ dalam jangka waktu, bahkan satu bulan saja melejit progresnya. Karena dampak rendahnya protes LPJ ini, mengakibatkan usulan bantuan RTG terakhir sebanyak 2.584 unit belum bisa dicairkan.”Karena pernyataan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani yang mengejutkan kita. Kalau uang yang dulu saja belum kelar (rampung) LPJ nya bagaimana pusat memberikan dana baru (tambahan). Selesaikan dulu LPJ-nya 100 persen baru diberikan dana tambahan itu,” ujarnya.

Baca Juga:  Begal Sadis di Sekotong Dihukum Berat

Ditambahkan, selain LPJ ada juga anggaran untuk pembangunan 600 unit rumah tahan gempa (RTG) masih mengendap di bank. Dana ini sudah masuk di rekening penerima bantuan namun mengendap karena belum bisa dieksekusi. Dana ini didebetkan oleh warga untuk dicairkan oleh pokmas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *