Pasien Korona Keluyuran, NTB Siapkan Denda Rp 50 Juta atau Penjara

Mataram (Lomboknews.my.id) – Pasien positif Covid-19 wajib menjalani isolasi secara ketat. Jika pasien positif Covid-19 tersebut terbukti keluyuran sebelum dinyatakan sembuh dipastikan akan dipidana.

“Ketentuan pidana dalam Perda menyebut, dikenakan pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta,” kata Kepala Biro Hukum Setda NTB H Ruslan Abdul Gani, Kamis  (6/8).

Dia menjelaskan,  tujuan Perda yang mengatur sanksi dan denda bagi pelanggar protokol kesehatan hanya ingin membuat warga sadar pentingnya disiplin protokol kesehatan.

”Perda ini berlaku bagi semua daerah di NTB,” katanya, saat sosialiasi perda secara daring melalui aplikasi Smeton, kemarin.

Perda yang telah diundangkan, kata Ruslan, wajib dilaksanakan semua pemda kabupaten/ kota. ”Daerah tidak perlu buat perda baru lagi,” katanya.

Selanjutnya, pelaksanaan Perda akan diatur lebih teknis di peraturan gubernur yang sedang digodok. ”Penerapan di lapangan pun akan dilakukan bertahap,” jelasnya.

Ruslan menegaskan, selain sanksi pidana dan denda akan dikenakan bagi pelanggar, akan diatur pula sanksi bagi penyebar berita palsu atau hoax.

”Untuk berita palsu atau hoax juga dalam Pergub akan diatur lebih detil,” katanya.

Sementara itu, Pemprov NTB diminta tidak setengah-tengah dalam menerapkan Perda terkait pengendalian penyakit menular yang sudah disahkan DPRD dan kini sedang dievaluasi Kementerian Dalam Negeri.

”Saran saya bagaimana pelaksanaan perda ini diawasi dengan baik,” kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mataram Prof H Zainal Asikin pada Lombok Post, kemarin (6/8).

Dia mengingatkan, sebelum perda dieksekusi, yang paling penting aturan disosialisasikan seluas-luasnya melalui media massa. Sehingga masyarakat memahami regulasi dengan baik.

Penerapakan sanksi, kata Asikin, dilakukan dengan pendekatan humanis. Sebab, yang paling penting lahirnya kesadaran warga. ”Sanksi bertahap yang bersifat edukatif, tidak ekstrem,” sarannya.

Menurutnya, perda yang mengatur kewajiban menggunakan masker tidak melanggar hak pribadi warga. Sebab, yang diatur adalah kewajiban bermasker di tempat umum.

Azas berhukum, lanjut Asikin, adalah untuk melindungi kepentingan umum. Jangan sampai keangkuhan pribadi seseorang merugikan kepentingan orang banyak. ”Siapa tahu gara-gara seorang yang ngeyel tidak pakai masker, dari mulutnyalah tersumbar ribuan virus yang akan menulari rakyat banyak,” kata Asikin.

Baca Juga:  Gapasdap Dirugikan Rute Lembar -Banyuwangi

Ia mencontohkan, pembangunan jalan by pass dilakukan dengan mengambil tanah pribadi seseorang yang sebenarnya tidak mau menjual. Tapi demi kepentingan umum hak pribadi dikorbankan.

”Jika pemilik tanah tetap tidak mau menjual, lahannya akan bayar melalui konsinyasi,” kata pakar hukum bisnis itu.

Warga menurutnya tidak perlu ngeyel-ngeyelan soal larangan penggunaan masker. Jika sedang di kamar atau di dalam rumah, warga yang tidak pakai masker tak akan didenda.

”Silahkan Anda tidak pakai masker saat sedang memasak di dapur misalnya, Insya Allah Satpol PP  tidak akan urus yang begitu-gitu,” terangnya.

”Namun jangan coba-coba  petantang-petenteng di mal tidak pakai masker maka logika hukum akan bermain,” tambahnya

Dalam konteks pencegahan Covid-19, butuh kesadaran bersama saling menjaga. Saling merawat dan saling menyayangi dengan mentaati protokol kesehatan. Hal itu merupakan bagian dari ibadah. ”Para tuan guru di daerah ini juga kita harapkan ikut menyuarakan filosofi hukum agar masyarakat kita terus saling menjaga di tengah pandemi ini,” harapnya.

Terpisah, Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, penegakan protokol kesehatan menjadi ikhtiar memutus mata rantai penularan Covid-19. ”Perda menjadi upaya konkret pemerintah memberikan penyadaran,” katanya.

Ia berharapan masyarakat patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan agar tidak terpapar penyakit. ”Ini bentuk kasih sayang pemerintah kepada masyarakat agar terhindar dari penularan Covid-19,” tegasnya.

Tujuh Kandidat Vaksin

Sementara itu, penelitian vaksin di tanah air terus dilakukan. Kemarin (6/8) BPOM dan tim peneliti vaksin Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran melakukan Kick-Off Meeting dan Simulasi Uji Klinik Vaksin Covid-19 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung.

Pertemuan dilaksanakan untuk membahas rencana pelaksanaan uji klinik tahap III terhadap salah satu kandidat vaksin Covid-19 produksi Sinovac.

Baca Juga:  Menteri PANRB Minta Pemda Batasi Jumlah ASN Masuk Kantor

Kepala BPOM Penny Lukito menyampaikan bahwa uji klinik merupakan tahapan penting dalam pengembangan vaksin. Tujuannya untuk mendapatkan data khasiat dan keamanan yang valid. Tak hanya dari sisi pelaksanaan uji kliniknya, vaksin yang akan diuji juga harus diproduksi sesuai dengan standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Khusus untuk vaksin, dilakukan sertifikasi lot release oleh Badan POM untuk menjaga keamanan dan mutu vaksin tersebut.

“Mengingat mendesaknya kebutuhan terhadap vaksin Covid-19, BPOM berkomitmen untuk melakukan pengawalan pemenuhan peraturan, standar, dan persyaratan di sepanjang siklus perjalanan vaksin,” ujarnya. Perjalanan vaksin yang dimaksud mulai dari tahap pengembangan formulasi sampai distribusi obat, termasuk tahapan uji klinik tahap III ini.

Penny mengimbau kepada tim peneliti dan seluruh pihak yang terlibat untuk senantiasa memenuhi semua ketentuan yang berlaku demi kelancaran pelaksanaan uji klinik tersebut. “Aspek kehati-hatian dan ketepatan dalam pelaksanaan prosedur uji klinik ini harus menjadi perhatian bersama. Agar vaksin yang dihasilkan dapat benar-benar memberikan khasiat dengan keamanan dan kualitas yang terjamin,” tutur Penny.

Dia mengimbau agar masyarakat memberi dukungan. Salah satunya dengan menjadi relawan uji klinik.

Berdasarkan data World Health Organization (WHO) per tanggal 31 Juli 2020, terdapat 26 kandidat vaksin yang saat ini berada dalam tahap uji klinik. 139 lainnya sedang dalam tahap uji pra-klinik. Uji tersebut dilakukan dengan berbagai platform dan dilakukan di berbagai negara. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh dunia sedang bergerak dan berupaya bersama untuk mengatasi pandemi Covid-19.

Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan bahwa semua negara saat ini berlomba untuk memproduksi vaksin Covid-19. Termasuk Indonesia. ”Kami sedang bekerja keras untuk mendapatkan vaksin dalam dosis besar,” jelas Wiku kemarin (6/8).

Wiku menyebut, saat ini di seluruh dunia ada cukup banyak kandidat vaksin. 139 kandidat vaksin yang sudah masuk ke tahap pra-klinis. 25 kandidat vaksin masih berproses di uji klinis tahap pertama. 17 kandidat vaksin berada di uji klinis tahap 2.

Baca Juga:  Telkomsel Bagikan 170.000 Kartu MBJJ di NTB

Sementara yang terjauh, yakni berada pada tahap uji klinis tahap 3 ada 7 kandidat. Yang pertama adalah Vaksin Sinovac dari Wuhan Institute dan Sinopharm, kemudian Beijing Insitute of Biological Product yang juga kelompok dari Sinopharm. “Mereka memiliki 2 kandidat Vaksin,” jelas Wiku.

Kandidat lain adalah BioNtech dari Fosun Pharma dan Pfizer, kemudian dari University of Oxford yang bekerjasama dengan AstraZeneca, Moderna dengan NIAID, serta dari Universitas Merlbourne dan Murdoch Children Institute Australia.

Saat ini, kandidat-kandidat vaksin tersebut sedang diberikan ke ribuan orang memastikan keamanannya, untuk mendeteksi efek samping serta keefektifannya dalam melindungi tubuh dari virus Covid-19.

Sementara itu, Satgas juga mencatat penurunan prosentase daerah dari kategori zona merah. Dari perbandingan minggu sebelumnya, Kabupaten/kota dengan zona merah berkurang dari 44 ke angka 33. Resiko sedang naik dari 160 menjadi 194. Sementara resiko rendah turun dari 178 menjadi 163.

Meski demikian, ada perhatian dari pemerintah pusat pada 8 daerah yang berada pada zona merah dan tidak membaik kondisinya selama 4 minggu terakhir. Yakni Kota Jakarta Barat dan Pusat, Kota Semarang, Kota Banjar Baru dan Tabalong, serta Kota Medan dan Deli Serdang. “Untuk sementara kami belum menerima data dari Jawa Timur,” jelas Wiku.

Selain itu, perkembangan yang mengkhawatirkan adalah 13 Kab/kota yang kondisinya memburuk dari resiko sedang ke tinggi. Di Provinsi Bali, ada Kabupaten Karangasem. Provinsi Gorontalo ada Kota Gorontalo, Gorontalo Utara dan Pahuwatu.  Jawa Barat  Kota Depok, Kalimantan Selatan Kabupaten  Hulu Sungai Tengah. Maluku Kota Ambon, Papua Kabupaten Mimika. Sulawesi Selatan Kabupaten Gowa. Sulawesi Utara Kabupaten Minahasa dan Minahasa Selatan. Sumatera Selatan Kota Prabumulih. Serta Kota Binjai di Sumatera Utara.

“Kami mohon Kepala Daerah, bupati dan walikota untuk meningkatkan penanganan Covid-1 agar status kotanya bisa membaik,” Imbau Wiku.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *