Pemda KLU alokasikan Rp 3 Miliar, Hargai Perjuangan Nakes

Tanjung (Lomboknews.my.id) – Tenaga Kesehatan (Nakes) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari pemerintah pusat. Berdasarkan PMK nomor 15 tahun 2020 anggaran yang diberikan mencapai Rp 3 miliar lebih.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Utara Sahabudin, Jumat (7/8).

Menurut Sahabudin, secara rinci Pemkab Lombok Utara mendapat sekitar Rp 3.360.000.000,00 dan anggaran tersebut sudah ditransfer oleh pusat kini standby di khas daerah. Kendati untuk eksekusinya pihaknya masih menunggu pengajuan dari Dinas Kesehatan (Dikes) lantaran tidak semua nakes akan menerima uang tersebut.

“Kami masih menunggu dari dinas dan tahap pertama ini akan dicairkan 60 persen dulu,” ungkapnya.

Dijelaskan, dari total anggaran tersebut nantinya akan tereksekusi senilai Rp 2.016.000.000,00 sementara ditahap kedua anggaran akan direalisasikan 40 persen. Ini sebagai bentuk penghargaan terhadap pekerja Kesehatan yang selama ini telah berjuang untuk melawan Covid-19 di masing-masing daerah.

“Jadi bertahap. Selain menunggu dari Dikes kita juga menunggu surat dari pusat sebagai teknis yang akan disosialisasikan,” jelasnya.

Lebih lanjut, terhadap penanganan pandemi yang dilakukan oleh Satgas Gugus Tugas Covid-19 Lombok Utara kini sudah berakhir di mana itu digantikan dengan Satgas Ekonomi yang sasarannya memulihkan Kesehatan dan perekonomian masyarakat pasca pandemi. Hanya saja, dalam realisasi anggaran yang dikelola satgas yang jumlahnya mencapai Rp 44 miliar lebih rupanya baru Rp 25 miliar saja yang terpakai.

“Itu kebanyakan digunakan untuk JPS kabupaten dan dari Kesehatan. Karena sekarang sudah masuk tahapan new normal maka fokus untuk pemulihan,” katanya.

Dengan estimasi Rp 19 miliar persen anggaran yang masih tersisa maka Satgas Ekonomi nanti diharapkan dapat memaksimalkan perihal program, operasional, dan juga sasaran.

Baca Juga:  Bupati Loteng: Dukung Penerapan Denda bagi Pelanggar Protokol Covid-19

Mantan Kepala Dukcapil KLU ini mengakui, jika nanti ditengah jalan Satgas Ekonomi justru kekurangan anggaran maka dari pusat akan memberikan tambahan anggaran dengan daerah wajib merumuskan DED tambahan sebagai syarat.

“Itu diberikan kepada pemda yang penanganannya baik. Harus dibuatkan perencanaannya dulu dan tergantung di sana setuju atau tidak,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *