12 Titik Lahan Tak Memiliki Alas Hak, Sengketa Lahan KEK Mandalika

Mataram (Lomboknews.my.id) – Polda NTB telah membentuk tim untuk menyelesaikan persoalan lahan di pembangunan srikuit MotoGP. Mereka telah melakukan beberapa tahapan agar persoalan lahan klir bulan ini. ”Kita sudah melakukan identifikasi, verifikasi, dan sosialisasi. Sekarang tinggal land clearing saja,” kata Wadirreskrimum Polda NTB AKBP Awan Hariono, Kamis (7/8).

Tim sudah memetakan lahan tersebut. Ada yang masuk tanah enclave dan tanah yang diklaim. ”Kalau tanah enclave itu artinya warga yang memiliki alas hak yang jelas. Kalau tanah yang klaim itu tidak jelas alas haknya,” kata perwira menengah yang ditunjuk sebagai ketua tim penyelesaian lahan di sirkuit MotoGP itu.

Dari hasil verifikasi, di lahan tempat dibangunnya Sirkuit MotoGp itu ada sebanyak 42 lahan yang masuk tanah enclave. Semua sudah klir. ”Kalau tanah enclave dalam proses pembayaran melalui konsinyasi atau pembayarannya dititip di pengadilan,” jelasnya.

Ditargetkan pembayaran lahan milik warga itu bakal klir bulan ini. ”Target kita, akhir Agustus ini selesai pembayarannya,” tuturnya.

Terkait dengan nilai penggantiannya sudah ditetapkan tim appraisal. Mereka sudah menentukan harga per are-nya. ”Saya tidak ingat, nilai pembayarannya per are. Kalau tidak salah di bawah Rp 90 jutaan. Tergantung letak strategisnya,” kata dia.

Sedangkan tanah yang masuk dalam kategori klaim ada sebanyak 12 titik lahan. “Mereka itu tidak memiliki alas hak yang jelas,” ungkapnya.

Dia mengimbau kepada masyarakat, warga yang merasa mengklaim dipersilakan menempuh jalur hukum. ”Silakan melakukan gugatan keperdataan di pengadilan,” ujarnya.

Jika mereka dinyatakan menang oleh pengadilan, secara otomatis mereka akan mendapatkan ganti rugi. ”Kita sportif. Kalau memang secara hukum mereka dinyatakan sebagai pemilik lahan, pasti akan dibayar,” ungkapnya.

Baca Juga:  Dwi-Normal Ditinggal Parpol Koalisi

Jangan sampai warga menghalangi proses land clearing. Sebab, pembangunan KEK Mandalika merupakan proyek strategis nasional. ”Proyek itu merupakan kesepakatan pemerintah,” ujarnya.

Dia menyebutkan, pihak PT ITDC sudah menyelesaikan ganti rugi lahan tersebut. Pembayarannya dilakukan sejak 1991 hingga 1996. ”Pelepasan secara administrasi sudah seluruhnya,” ujarnya.

Hariono berharap pembangunan sirkuit MotoGP itu bisa segera selesai. Sehingga, keberadaan  pembangunan tersebut bisa memberikan dampak besar bagi masyarakat NTB. ”Mudahan segera selesai,” harapnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *