Didistribusikan Beras, Tekan Kenaikan Angka Kemiskinan

Mataram (Lomboknews.my.id) – Keluarga Penerima Manfaat  Program Keluarga Harapan (PKH) di NTB  akan menerima bantuan sosial tambahan berupa beras. Penerima PKH di NTB yang berjumlah 339.588 KPM akan mendapat bantuan sosial tambahan berupa beras sebanyak 15.279 ton lebih.

Kepala Dinas Sosial NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH mengatakan, masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH akan mendapatkan 15 Kg beras medium dalam sebulan. Sehingga, dengan jumlah KPM PKH 339.588 KK, maka dalam sebulan sebanyak 5.093 ton beras atau totalnya sebanyak 15.279 ton lebih.

Khalik menjelaskan, KPM PKH lebih awal mendapatkan bantuan uang secara non tunai dan bantuan sembako secara reguler. Selanjutnya, keluarga pra sejahtera PKH diberikan beras 15 Kg/KPM. ‘’Bansos tambahan beras ini dimaksudkan akan mampu menekan naiknya angka kemiskinan akibat dampak Covid-19 di NTB,’’ ujar Khalik di Mataram, Selasa, 11 Agustus 2020 siang kemarin.

Ia mengatakan, salah satu penyebab utama kemiskinan di NTB adalah kebutuhan konsumsi beras. Sehingga, Dinas Sosial NTB terus mempersiapkan diri, termasuk mengecek langsung kesiapan beras di Gudang Bulog Divisi Regional (Divre) NTB di Dasan Cermen.

‘’Bansos tambahan beras ini, dimaksudkan dalam rangka penanganan dampak Covid-19 dan mengantisipasi naiknya angka kemiskinan,’’ ujarnya.

Khalik mengatakan, pihaknya mendatangani langsung gudang beras milik  Perum Bulog didampingi Koordinator Regional PKH wilayah III Bali – Nusra dan Koordinator PKH Wilayah NTB I, untuk memastikan kesiapan beras secara kuantitas dan kualitas. Termasuk mendiskusikan tentang mekanisme pendistribusian di kabupaten/kota. ‘’Hasil pengecekan beras dan kadar airnya sudah siap dan berkualitas,’’ katanya.

Dalam waktu dekat, kata Khalik, pendistribusian akan dilakukan oleh Perum Bulog Divre NTB, sesuai dengan pemetaan lokasi titik yang telah disepakati. Maping data calon penerima dan titik pendistribusian sedang dalam proses finalisasi. Termasuk kesiapan koordinasi dengan pihak terkait.

Baca Juga:  Investor Gili Tangkong Diminta Segera Bekerja

Proses pendampingan akan melibatkan SDM PKH di kabupaten/ kota, di bawah pemantuan dan pengawasan Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota.  Pendistribusian beras, kata Khalik,  harus tepat sasaran sesuai data dan jumlah yang di alokasi.

‘’Keluarga rentan ini dipastikan menerima haknya tanpa ada perantara pihak lain yang tidak berkepentingan. Jika ada ditemukan kekurangan, baik dalam bentuk jumlah dan kualitas, segera laporkan ke Dinas Sosial masing-masing. Kemudian Bulog akan siap menggantikannya,’’ kata mantan Kepala Pelaksana BPBD NTB ini.

Wakil Pimpinan Perum Bulog Divre NTB, Yudi Prakasa Yuda menjelaskan, menindaklanjuti Surat Kemensos Ri nomor 1957/.5.2/BS.02.01/08/2020 tanggal 04 Agustus 2020 perihal penugasan penyediaan dan distribusi bansos beras. Adapun Perum Bulog Divre NTB telah menyediakan beras berkualitas baik produksi lokal NTB. Sebanyak kebutuhan penyaluran bansos 3 bulan sebanyak 15.261.460 Kg yang tersimpan di gudang  Bulog.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *