Anggaran Penanganan Kekeringan Belum Jelas

KSB (Lomboknews.my.id) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengaku belum memiliki anggaran untuk penanganan bencana kekeringan meski status siaga sudah ditetapkan. Akibatnya sampai dengan saat ini Pemerintah belum melakukan penyaluran air bersih ke masyarakat yang membutuhkan. Bahkan saat ini sudah ada beberapa desa sudah bersurat untuk meminta bantuan air bersih.

“Memang saat ini kita tidak memiliki anggaran khususnya dari APBD karena memang tidak dianggarkan makanya kita hanya mengandalkan provinsi untuk bisa membantu. Kami juga sudah siapkan estimasi kebutuhan anggaran yang mencapai Rp200 juta untuk disetujui oleh Provinsi,” ungkap Kepala pelaksana BPBD kepada Suara NTB melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik Hendra Adiwinata S. Pd, Kamis, 13 Agustus 2020.

Jika dilihat dari jumlah estimasi kebutuhan anggaran yang sudah disusulkan ke Provinsi tersebut, dirinya yakin akan mampu mengcover tiga kecamatan yang terdampak. Hanya saja provinsi tidak bisa membantu sepenuhnya karena keterbatasan anggaran juga. Untuk itu, pihaknya tetap akan mengupayakan anggaran dari APBD juga bisa bisa membantu kekurangan anggaran tersebut.  Jika tidak, maka penanganan dampak musim kemarau tidak akan bisa maksimal seperti tahun sebelumnya yang juga terkendala anggaran. “Jika disetujui sesuai usulan kami sangat bersyukur, tetapi belajar dari tahun lalu kita tidak diberikan sepenuhnya. Makanya kami akan berupaya supaya APBD juga bisa menambah kekurangan anggaran tersebut,” ujarnya.

Sementara wilayah yang mulai terdampak kekeringan saat ini yakni Kecamatan di Poto Tano dengan total enam desa dan jumlah keluarga terdampak mencapai 1.210 KK. Di Kecamatan Seteluk ada sekitar empat desa dengan jumlah KK terdampak mencapai 942 dan Kecamatan Taliwang sebanyak tiga desa dengan jumlah KK 508. Jika usulan anggaran tersebut disetujui maka masing- masing desa akan mendapatkan air bersih minimal 10 sampai 5 tangki perhari tergantung dari tingkat kekeringan yang dialami oleh desa. Makanya tambahan anggaran dari APBD sangat diharapkan bisa terealisasi untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga yang terdampak. “Desa- desa ini selalu menjadi langganan tiap tahunnya karena lokasinya yang berada di ketinggian serta berada di pesisir. Makanya usulan anggarannya juga bisa disetujui supaya pelaksanaan penanganan bencana kekeringan bisa lebih maksimal,” pungkasnya. 

Baca Juga:  126 Hektar Lahan Pertanian di Kec. Seteluk Gagal Panen

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *