Pansus Covid-19 Klarifikasi Bupati Loteng

Loteng (Lomboknews.my.id) – Setelah sempat gagal, pertemuan Pansus Covid-19 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dengan Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, akhirnya terlaksana, Rabu, 12 Agustus 2020. Bupati Loteng berkesempatan memberikan klarifikasi terkait beberapa kebijakan yang sempat dipertanyakan Pansus Covid-19, terkait penanganan pandemi Covid-19, mulai dari kebijakan refocusing dan realokasi APBD Loteng untuk penanganan Covid-19 hingga soal pengadaan dua juta masker.

Dalam pertemuan yang digelar di Pendopo Bupati Loteng Bupati Loteng didampingi Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., Sekda Loteng, Dr. H.M. Nursiah S.Sos.M.Si., serta beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam penanganan Covid-19 lainnya. “Pada prinsipnya, semua kebijakan maupun program yang kita laksanakan terkait penangan pandemi Covid-19 sudah sesuai dengan regulasi yang ada,” ungkap Suhaili.

Di hadapan unsur pimpinan DPRD Loteng serta anggota Pansus Covid-19 yang hadir, Suhaili mengatakan, refocusing dan realokasi APBD Loteng dilakukan sampai empat tahapan, karena harus menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Di mana hampir semua anggaran program daerah terkena imbas, termasuk anggaran aspirasi maupun pokok pikiran (pokir) DPRD Loteng.

“Jadi tidak ada yang tebang pilih. Semua potensi anggaran yang bisa di-refocusing kita refocusing. Bahkan, sampai anggaran belanja pegawai dan belanja modal yang ada di OPD-OPD lingkup Pemkab Loteng,” tegasnya. Jadi tidak benar kalau kemudian pemerintah daerah pilih-pilih program yang di refocusing anggarannya.

Menurutnya, semua proses refocusing dan realokasi anggaran dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Bahkan karena terlalu berhat-hati, Pemkab Loteng sampai sempat terancam sanksi, lantaran terlalu lama menyerahkan laporan hasil refocusing dan realokasi anggaran ke pemerintah pusat. Hal ini, ujarnya, untuk menghindari terjadi polemik.

Baca Juga:  Janda Anak 1 di Lombok Barat, Jadi Pengedar Sabu

Kemudian soal pengadaan dua juta masker, asumsi awalnya supaya satu orang penduduk Loteng bisa memperoleh dua masker. Mengingat, jumlah penduduk Loteng tercatat sekitar 1 juta lebih. Soal kemudian di lapangan ada yang hanya dapat satu masker, pemerintah sudah berupaya maksimal menyalurkan supaya target yang diharapkan bisa tercapai.

Adapun terkait penyaluran Jaringan Pengaman Sosial (JPS) kepada kemudian berubah dari Rp 600 menjadi hanya Rp 300 ribu. Pemikiran awalnya supaya JPS bisa disalurkan lebih lama. Mengingat, pemerintah pusat juga melakukan hal serupa, sehingga supaya seragam, maka Pemkab Loteng juga melakukan penyesuaian.

Dan, bisa dipastikan perubahan jumlah dan lamanya penyaluran JPS bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19, tidak ada kaitannya dengan agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng yang akan digelar pada bulan Desember mendatang. “Setiap kebijakan yang kita ambil pasti ada kekurangannya. Apalagi dalam situasi yang serba darurat yang menunggu kita berpikir cepat. Tapi yang pasti, semua didasarkan pada aturan dan regulasi yang ada,” pungkas mantan Ketua DPRD NTB ini.

Untuk memastikan program maupun kebijakan yang diambil tersebut sudah sesuai aturan yang ada, pihaknya melibatkan aparat penegak hukum (APH), baik itu kepolisian maupun kejaksaan untuk ikut mengawal. Mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Kalau pun kemudian ada yang masih kurang, tentu itu jadi bahan evaluasi pemerintah daerah ke depannya.

Di tempat yang sama, Sekda Loteng, Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., menambahkan terkait kebijakan pemerintah daerah yang tetap membayar utang kepada PT. SMI serta rekanan proyek pembangunan kantor Bupati Loteng yang baru, itu karena keharusan. Pemkab Loteng sudah beberapa kali meminta penundaan pembayaran hutang, tapi ditolak oleh pihak rekanan. Karena dampak pandemi Covid-19 juga dirasakan rekanan bersangkutan.

Baca Juga:  Pendaki Dugem, TNGR Tutup Savana Propok

Untungnya Pemkab Loteng diberikan kelonggaran untuk tidak membayar penuh sisa utang tahun ini dengan komitmen pelunasan tahun depan. Dimana untuk sisa utang proyek pembangunan kantor Bupati hanya dibayar sekitar Rp 25 miliar dari sisa kewajiban sebesar Rp 65 miliar. Sementara untuk Pasar Jelojok, Pemkab Loteng hanya membayar Rp 20 miliar tahun ini dari Rp 22 miliar yang semestinya dibayarkan ke PT. SMI.

Terkait hasil klarifikasi Bupati Loteng tersebut, Ketua Pansus Covid-19, Suhaimi, S.H., kepada Suara NTB, Kamis, 13 Agustus 2020, mengatakan kalau seluruh hasil klarifikasi sudah dicatat dan akan dibahas bersama-sama dengan seluruh anggota Pansus-Covid-19 lainnya. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *