Pembangunan Perumahan di Lahan Eks SMPN 2 Gunungsari Dihentikan Diduga Tidak Berizin

Lobar (Lomboknews.my..id) – Pembangunan perumahan di atas lahan eks SMP 2 Gunungsari kabupaten Lombok barat dihentikan oleh Tim Pemerintah Kecamatan menyusul pembangunan ini diduga tak mengantongi Izin. Tim kecamatan menindaklanjuti hasil rapat Pemda untuk menghentikan pengerjaan perumahan tersebut. Di samping itu, pihak kecamatan juga tidak berani mengeluarkan rekomendasi penerbitan izin.

Camat Gunungsari, M. Mudassir mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya belum berani mengeluarkan rekomendasi pengurusan izin pembangunan perumahan tersebut kepada pihak pengembang. “Saya tidak berani mengeluarkan rekomendasi. Pembangunan perumahan itu juga kami sudah setop,” tegasnya, Rabu, 12 Agustus 2020.

Dijelaskan, pembangunan perumahan itu menang sudah dilakukan di lahan tersebut. Beberapa unit rumah sudah terbangun. Akan tetapi pihaknya sudah turun menghentikan pembangunannya, karena belum ada izin. Sampai saat ini pengejarjaan pembangunan perumahan tidak dilanjutkan.

Terkait persoalan lahan dan perumahan ini jelas dia sebelumnya sudah dibahas oleh Pemda antara eksekutif dengan legislatif. Menindaklanjuti keputusan rapat itu, pihaknya pun turun melakukan penanganan di lapangan. Saat ini jelas dia, Pemda Pun tengah melakukan upaya hukum terhadap persoalan lahan ini.

Sementara itu, Kepala BPKAD Lobar H .Fauzan Husniadi mengatakan pihaknya sudah menempuh upaya hukum dengan melaporkan persoalan dokumen aset SMPN 2 Gunungsari yang diduga ada permainan oleh oknum. “Kami laporkan oknum mantan pejabat,”tegas dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Lobar Tarmizi menegaskan, izin pembangunan di lahan itu belum ada sama sekali, baik permohonan penerbitan izin, rekomendasi tata ruang Dinas PUPR belum ada, sehingga kesannya kalau dilakukan pembangunan menyalahi aturan, karena tidak ada izin. “Aturannya kan harus mengurus izin dulu baru membangun, tapi ini ndak ada izinnya,”tegas politisi Nasdem ini.

Baca Juga:  1.421 Narapidana di NTB dapat Remisi di HUT ke-75 RI

Sementara itu, pemilik lahan eks SMPN 2 Gunungsari I Gusti Bagus Hari Sudana Putra mengakui izin pembangunan perumahan itu belum ada. Akan tetapi ketika pengembang mengurus izin justru dihambat dan tidak diberikan oleh Pemda dengan alasan masih ada persoalan hukum. Sementara ia sendiri tidak tahu di mana letak persoalan hukumnya, karena sudah ada putusan inkracht dari MA memenangkannya. “Artinya kalau begini, justru jajaran pemda ini tidak mengakui peradilan tertinggi yakni MA,”tegas dia.

Di satu sisi jelas dia ada penyetopan pembangunan perumahan tersebut oleh OPD yang sebelumnya juga diperintah oleh Ketua DPRD Lobar. Pihaknya sudah bersurat tanggal 6 Juli 2020 secara resmi ke pimpinan DPRD untuk dilakukan hearing menjelaskan duduk permasalahan lahan ini. Ia tidak tahu, apakah pihak OPD terkait sudah melaporkan putusan pengadilan MA nomor 1416 tahun 2017. Bahkan lahan itu sudah dieksekusi dengan berita acara PN Mataram tahun 2019, setelah dirinya memberikan waktu selama dua tahun bagi pemda. “Ujung-ujungnya kok masih ada permasalahan hukum, permasalahannya di mana? Padahal sudah inkracht,”tegas dia. Kalaupun pemda mempersoalkan bahwa lahan ini masih tercatat di neraca, itu menjadi urusan Bagian Aset.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *