Penerima Bansos Fiktif Harus Diantisipasi

Mataram (Lomboknews.my.id) – Pemkot Mataram akan memperketat pencairan bantuan sosial. Tim akan memverifikasi dan memvalidasi data penerima. Ketelitian dibutuhkan untuk menghindari penerima fiktif.

Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menyampaikan bahwa dari hasil rapat bersama badan anggaran DPRD Kota Mataram, dana pokok – pokok pikiran Dewan kembali 100 persen. Pengembalian dana Rp52 miliar dengan pertimbangan dana tersedia untuk pelaksanaan program. “Memang ada permintaan seperti itu. Kebetulan anggaran mencukupi,” kata Mahmuddin.

Pengembalian anggaran Pokir itu di antaranya untuk program rabat jalan, pengerjaan drainase serta bantuan sosial. Khusus bansos kata Mahmuddin, setelah ada perubahan pengelolaan bansos tidak lagi dikelola oleh Bagian Kesra untuk memproses bansos, tetapi harus diserahkan instansi teknis. Umpanya modal usaha perdagangan atau PKL diserahkan ke Dinas Perdagangan dengan catatan usaha yang bersangkutan ada.

Mahmuddin membantah, jika warga yang tidak punya usaha tetapi modal usaha alias fiktif diberikan. Sebelum direalisasikan dilakukan survei lapangan serta verifikasi data. “Dicek dulu benar tidak orangnya, usahanya ada dan tempatnya. Memang ditemukan hal seperti itu (fiktif). Ada juga sih lolos. Yang tidak ada langsung dipotong,” tambahnya.

Mahmuddin mengingatkan, Dewan juga tidak boleh memberikan bantuan dengan alasan konstituen tetapi tidak memenuhi syarat. Hal itu berpotensi menimbulkan masalah atau temuan.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi menegaskan bahwa yang menentukan kualifikasi sasaran adalah kewenangan eksekutif untuk memverifikasi. Dewan hanya sebatas sampai program menjadi kebijakan. Jika kebijakan berbentuk dalam kerangka umum anggaran dan plafon penggunaan anggaran sementara (KUA-PPAS) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah maka kewenganan Dewan selesai. “Jadi tinggal pelaksanaan teknisnya dan memverifikasi dan ketepatan serta menjaga proses sesuai aturan, itu ranahnya eksekutif,” ujarnya.

Baca Juga:  Koalisi Merah Putih Deklarasikan Pasangan MUDA

Politisi Partai Golkar ini mengaku sudah menekankan ke seluruh anggota Dewan pada saat rapat bahwa menjadi komitmen para wakil rakyat untuk pengelolaan bansos diserahkan sepenuhnya ke eksekutif. Penyaluran bansos tidak kali itu saja. Didi mengklaim hal semacam itu sering dikedepankan terlebih kondisi pandemi Covid-19 saat ini. “Terlebih kondisi saat ini, kita berempati kepada masyarakat kita yang menghadapi musibah akibat pandemi,” terangnya.

Oleh karena itu, di tengah pandemi Covid-19 diharapkan penggunaan APBD harus berkontribusi selain mencegah dan menangani, juga menangani dampak yang dibutuhkan. Termasuk ekonomi dan lapangan kerja. Untuk menghindari data fiktif ditegaskan Didi, diserahkan sepenuhnya ke organisasi perangkat daerah. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *