Langkah Dianul-Badrun di Pilwali Mataram Terhenti

Mataram (Lomboknews.my.id) -Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Dianul Hayezi-Badrun Nadianto gagal memenuhi syarat dukungan minimal Pemilihan Wali Kota Mataram 2020. Dengan demikian, peserta Pilwali Kota Mataram dipastikan hanya dari jalur partai politik.

Ketua KPU Kota Mataram M Husni Abidin menilai di masa perbaikan Bapaslon Independen tetap tidak bisa menyerahkan syarat minimal dukungan. “Kami nyatakan tidak memenuhi syarat,” tegasnya, Kamis (20/8).

Dari 53.038 berkas perbaikan yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) Verfikasi Administratif (Vermin), hanya 258 berkas yang lolos Verifikasi Faktual (Verfak). Jumlah ini masih jauh mencukupi kekurangan dukungan.

Di Verfak awal jumlah MS Verfak untuk Bapaslon Dianul-Badrun sebanyak 1.928 dukungan. “Bila ditambah dengan Verfak di masa perbaikan total dukungan MS sebanyak 2.186,” terangnya.

Angka ini masih sangat jauh dari dukungan minimal Bapaslon Independen di Kota Mataram yakni 24.922 dukungan. Apalagi bila diukur dari jumlah yang harus diserahkan di masa perbaikan yang merupakan kelipatan dua yakni 45.988 dukungan.

Husni mempersilakan bila pihak Badrun-Nadianto berencana mempersoalkan  keputusan KPU ke Bawaslu. “Itu hak konstitusi,” tegasnya.

Pada prinsipnya KPU siap menghadapi sengketa yang berpotensi dilayangkan pihak yang tidak puas dengan keputusan itu. “Kita akan siapkan untuk menjawab segala hal yang akan disengketakan,” terangnya.

Husni mengatakan telah bekerja sesuai aturan yang ada. Sehingga apa yang diputuskan di rapat pleno terbuka itu usesuai dengan fakta di lapangan. “Kami tentu tidak boleh keluar dari aturan yang ada,” pungkasnya.

Sementara itu Akmal, Liaison Officer Bapaslon Dianul-Badrun menilai KPU tidak bekerja sebagaimana mestinya. “Ya kami akan ke Bawaslu untuk ajukan sengketa,” katanya.

Hal yang dipersoalkan yakni terkait amanat melaksanakan rapat koordinasi sebelum Verfak. “Dalam rapat koorindasi tidak ada unsur PPS yang hadir kemarin,” terangnya.

Baca Juga:  Ketua PP Muslimat NW Bertamu ke Rumah Balon Walikota Mataram Hj. Putu Selly

Sehingga tidak ada rekomendasi yang terbit untuk pelaksanaan Verfak. “Kita kan maunya bagaimana Verfak bisa berjalan seperti apa yang dimuat dalam aturan,” ujarnya.

Ketidakhadiran unsur PPS membuat pihak Dianul-Badrun menganggap proses Verfak di masa perbaikan tidak pernah dilaksanakan. “Kita anggap tidak terlaksana,” tegasnya.

Selain Kota Mataram yang melaksanakan rapat pleno terbuka yakni Lombok Tengah (Loteng). Sedangkan Bapaslon Independen di Sumbawa, Bima, dan Dompu yang gagal memenuhi syarat di tahap awal, dianggap tidak menyerahkan di masa perbaikan.

Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada hasil terkait dua Bapaslon Independen di Loteng. “Masih rapat pleno,” kata Anggota KPU NTB Divisi Teknis Penyelenggaraan Zuriati.

Seperti diketahui di Loteng ada dua Bapaslon mencoba peruntungan. Yakni Bapaslon HL Saswadi-H Dahrun dan H Muhammad Amin dan HL Farhan. “Tadi sempat diskor dan dilanjutkan sekitar pukul 19.30 wita,” terangnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *