Bupati Lobar Sidak Lokasi Aset yang Bersengketa

lobar (Lomboknews.my.id) – Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk mengecek beberapa titik aset yang bermasalah di wilayah Lingsar. Langkah ini salah satu bentuk keseriusan Pemda untuk menuntaskan persoalan aset daerah.

Kamis, 27 Agustus 2020, Tim Pemda terdiri dari Kepala BPKAD, H. Fauzan Husniadi, Kepala Dinas Pertanian, H Muhur Zokhri, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) , Kabag Hukum dan Kabag Protokol Komunikasi Pimpinan serta jajaran dipimpin bupati turun mengecek lokasi aset desa di Duman. Di sini ada 6 are lahan milik desa yang tengah bermasalah. Sidak bupati berlanjut ke Desa Gegelang, di sini ada 11 hektare yang diduga sudah dijual oleh oknum dan dikaveling. Setelah rapat koordinasi dengan kepala desa, Bupati melanjutkan pengecekan aset di  Desa Saribaye. Di sini bupati mengecek lahan seluas 46 are milik Pemda.

Tim selanjutnya mengecek aset daerah ke Dusun Punikan Desa Batu Mekar, ada lahan pemda di desa ini seluas 6,9 hektare yang diduga dijual oleh oknum. Terakhir orang nomor satu di Lobar itu memeriksa lahan milik Desa Batu Kumbung seluas 40 are yang berhasil dimenangkan oleh desa atas bantuan penanganan oleh pemda.

Bupati yang ditemui usai turun melakukan sidak mengatakan, pihaknya turun menindaklanjuti hasil rapat forum Kades kecamatan Lingsar yang dihadirinya langsung. Dalam pertemuan ini, para kades menyampaikan beberapa permaslaahan aset di daerah masing-masing. “Kami sidak aset menindaklanjuti hasil rapat forum kades di Kecamatan Lingsar,” tegas dia. Tindak lanjut sidak ini jelas dia, dalam waktu tidak terlalu lama persoalan aset ini bisa selesai.

Pertama masalah aset Kantor Desa Duman milik desa, kemudian Dea Gegelang dan Saribaye setelah dicek lahan ini merupakan milik pemda. Tinggal, kata dia, dikomunikasikan dengan desa. Selanjutnya di Batu Mekar, aset daerah di desa ini diklaim oknum.

Baca Juga:  Siap Daftar ke KPU, Najmul Bantah Gagal Laksanakan Visi Misi

Kepala BPKAD Lobar sejak lama berkoordinasi dengan BPN, sehingga diharapkan dalam waktu tidak terlalu lama sertifikat lahan atas nama pemda bisa diterbitkan. Berikutnya aset desa di Batu Kumbung, pemda dimenangkan di tingkat pengadilan I. Namun pihak penggugat masih banding.

“Dan kita sangat serius menata adminstrasi aset daerah, sejak 2016 sudah ribuan sertifikat yang sudah diterbitkan bersama BPN. Dan satu tahun terakhir, kita sudah bisa mengambil ( menyelamatkan) aset pemda itu sekitar 90 hektare,” tegas dia. Aset-aset ini, jelas dia, termasuk yang awalnya tidak dikira aset pemda, seperti AMM Mataram dan di Kuripan ada 9 hektare.

Pemda, kata dia, akan terus mengejar aset-aset daerah ini agar kembali ke daerah dan menyelesaikan semua persoalan administrasinya. Karena itu, setelah sidak ke Lingsar, bupati akan mengagendakan pengecekan aset di wilayah lain. Termasuk aset di Sekotong, ada 38 hektare, Narmada dan kecamatan lainnya.

Kepala BKAD, Fauzan Husniadi mengatakan, lima titik aset yang disidak bupati ini merupakan milik pemda. Sebagian sudah bersertifikat atas nama pemda dan ada yang masih dalam proses pensertifikatan. “Sudah jelas milik pemda,”jelas dia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *