Dugaan Penjualan Aset 6,9 Hektare Diusut APH

Lobar (Lomboknews.my.id) – Sejumlah aset daerah di daerah Lingsar, masing-masing di Desa Gegelang seluas 11 hektare dan Desa Batu Mekar seluas 6,9 hektare diduga dijual. Lahan ini sudah dikaveling-kaveling. Bahkan di atas lahan ini, sudah diterbitkan sertifikat atas nama perorangan yang membeli lahan itu dari oknum. Penjualan aset daerah yang tercatat di neraca aset itu tengah diusut kejaksaan, bahkan Lembaga Adhyaksa ini sudah turun melakukan pengecekan fisik.

Kepala Desa Gegelang H. Hunsu Mukhtar mengatakan, lahan seluas 11 hektare ini diduga diklaim sejak 1998 silam. Lahan ini sudah dijual dan dikavling-kavling. Bahkan terbit 93 sertifikat atas lahan itu. “Sudah dijual, dikavling-kavling dan dioper alih, bahkan sudah disertifikatkan satu,” ungkapnya, Jumat, 28 Agustus 2020.

Pihak yang membeli lahan ini pun ada dari luar, seperti Mataram. Ada juga kata dia pegawai di salah satu lembaga negara yang ikut membeli lahan itu.

Dirinya tidak tahu apa dasar diterbitkan sertifikat tersebut. Pihak yang membeli tidak pernah koordinasi ke desa. Pihak desa juga tidak berani menerbitkan sporadik. Lahan ini sendiri jelas dia awalnya bersengketa antara kedua belah pihak, antara warga dengan oknum diduga mantan pejabat di Lobar. ‘‘Diduga yang menjual juga (bersangkutan),”tegas dia.

Persoalan lahan bersengketa ini, jelas dia, menjadi keluhan desa, karena merasa dirugikan dengan persoalan ini. Karena pajak tidak masuk ke daerah dan nama baik desa tercemar, karena dianggap banyak lahan sengketa di desanya.

Pihak desa sudah melakukan upaya mediasi persoalan lahan ini sekitar awal tahun 2019. Namun mentok, karena kesepakatan hasil mediasi di mana lahan dikosongkan tidak dilaksanakan. Bahkan baliho dan plang yang dipasang justru dirusak. Akhirnya, pihaknya pun melaporkan persoalan lahan ini ke Bupati Lobar H. Fauzan Khalid agar bisa ditindaklanjuti dan ditertibkan.

Baca Juga:  Panselnas Umumkan Hasil SKB CPNS Akhir Oktober

Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid mengatakan, persoalan aset di Gegelang memang agak ribet, namun tetap akan dihadapi pemda. Setahunya aset ini, bagian utara sudah bersertifikat atas nama warga sedangkan sebagian belum. Pertanyaannya, kenapa orang punya sertifikat? Dulu, kata dia, sebelum 2010 ada oknum saling gugat antarmereka. Pemda, kata dia, tidak ikut dilibatkan sebagai pihak yang digugat, padahal lahan itu tercatat di neraca aset.”Sekarang lahan yang bersertifikat ini kami gugat, sebagai pintu masuknya,”ujar dia.

Sedangkan lahan yang yang belum bersertifikat, pihaknya sudah berkomunikasi dengan BPN untuk proses sertifikat.

Dulu lahan ini sudah dimohonkan sertifikat oleh warga ke BPN. Namun pihak BPN tidak berani  sebelum ada rekomendasi pemda, karena lahan in tercatat di neraca. “Dan saya tidak mau menerbitkan rekomendasi, karena itu kami yakin tanah pemda,”tegas dia.

Terkait dugaan keterlibatan mantan petinggi Lobar pada persoalan ini?, Bupati menegaskan tidak tahu soal itu.  Lebih jauh dikatakan, tim kejaksaan sudah turun mengecek fisik aset di Desa Batu Mekar. Pemda kata dia, bekerjasama dengan kejaksaan sebagai pengacara negara dalam penyelesaian persoalan aset ini. “Teman-teman kejaksaan turun cek fisik,”tegas dia. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *