BPBD NTB: Waspadai Kebakaran saat Puncak Kemarau

Mataram (Lomboknews.my.id) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB baru-baru ini telah mengeluarkan data peta wilayah kekeringan di NTB yang semakin meluas.

Hal ini dikhawatirkan akan berpotensi rawannya kebakaran hutan dan permukiman.
Data terakhir, tanggal 26 Agustus 2020 BPBD NTB mencatan sudah sembilan kabupaten/kota yang terdampak kekeringan yang tersebar di 76 kecamatan dan 353 desa. Rinciannya Lombok Barat ada enam kecamatan, 28 desa dengan masyarakat terdampak 8.064 KK atau 32.255 jiwa Lombok Tengah, ada delapan kecamatan, 83 desa dengan masyarakat terdampak 69.294 KK atau 273. 622 jiwa. Lombok Timur, ada 15 kecamatan, 81 desa dengan masyarakat terdampak 66.002 KK atau 196. 537 jiwa. Lombok Utara, ada lima kecamatan, 19 desa dengan masyarakat terdampak 8. 661 KK atau 26. 036 jiwa. Selanjutnya, Sumbawa Barat, ada tiga kecamatan, 13 desa dengan masyarakat terdampak 2.716 KK atau 10. 302 jiwa. Sumbawa, ada 17 kecamatan, 42 desa dengan masyarakat terdampak 20.189 KK atau 80.756 jiwa. Dompu, ada delapan kecamatan, 34 desa dengan masyarakat terdampak 16.936 KK atau 51. 577 jiwa. Kota Bima, ada empat kecamatan, 12 desa dengan masyarakat terdampak 6.392 KK atau 19. 880 jiwa. Dan Kabupaten Bima, ada 10 kecamatan, 36 desa dengan masyarakat terdampak 5.625 KK atau 27. 843 jiwa.

Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir H Ahmadi, SP-1 menjelaskan, dengan banyaknya wilayah di NTB yang sudah dilanda kekeringan, tentu tidak menutup kemungkinan potensi terjadi kebakaran. Ahmadi mengutip istilah kebencanaan kalau kekeringan maka gandengannya kebakaran, kalau terjadinya benjir gandengannya longsor. Bagitu juga kalau terjadi bencana gempa gandengannya tsunami. “Jadi kalau kekeringan temannya, tentu kebakaran,”katanya.

Baca Juga:  Empat Kabupaten di NTB Boleh Buka Sekolah

Beberapa waktu lalu, pihaknya sudah menerima laporan kebakaran di beberapa tempat termasuk di Bima dengan jumlah masyarakat yang terdampak cukup banyak. Sedangkan untuk kebakaran hutan seperti yang terjadi di Lombok Utara, pihaknya belum menerima laporan. Karena itu ia lalu mengingatkan, agar ada langkah antisipasi dilakukan oleh dinas kehutanan, agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan yang sudah mulai mengering di puncak musim kemarau 2020 seperti saat ini. Perambahan hutan dan peladang liar yang selalu memperluas lahan pertanian dengan membakar hutan agar dicegah juga. Dinas kehutanan agar lebih aktif melakukan patroli ke setiap wilayah agar tidak terjadi kebakaran seperti tahun-tahun sebelumnya. Sebab yang memiliki kewenangan dalam hal tentu dinas kehutanan. Kalau mengenai dampak dari bencana maka tentu ada kewenangan BPBD.

Apalagi saat ini kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) sudah dibuka sejak tanggal 22 Agustus lulu, maka tentu harus ada langkah-langkah antisipasi dilakukan oleh Balai TNGR, agar tidak terjadi kebakaran. “Makanya TNGR juga harus ada upaya dilakukan. Apalagi dengan adanya ada tim unit pengendali kebakaran yang dimiliki, sehingga harus ditingkatkan kegiatan untuk melakukan pemantuan aktivitas wisatawan,”katanya.

Ahmadi juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada, disamping tidak melakukan hal-hal yang akan menimbulkan bencana kebakaran. Seperti melakukan perambahan hutan dan lain sebagainya. “Masyarakat juga agar tidak melakukan perambahan hutan. Apalagi saat ini musim kemarau rawan terjadi kebakaran,”imbaunya. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *