Pemprov Menangkan Sengketa Aset Kantor Bawaslu dan Gedung Wanita

Mataram (Lomboknews.my.id) – Setelah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, akhirnya Pemprov memenangkan gugatan yang dilayangkan warga atas kepemilikan aset Kantor Bawaslu NTB dan Gedung Wanita yang berada di Jalan Udayana Kota Mataram. Gugatan dilayangkan oleh seorang warga atas nama I Made Sunarsa.

‘’Perkara ini sudah diputus majelis hakim. Dalil-dalilnya bisa kita bantah. Sehingga dalam gugatan kemarin, semua materi pokoknya ditolak oleh majelis hakim,’’ ujar Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH, dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis, 3 September2020 siang.

Ruslan menjelaskan, objek gugatan adalah aset Pemprov di Kantor Bawaslu NTB seluas 2.000 meter persegi dan Gedung Wanita seluas 2.040 meter persegi.

Dalam proses beberapa kali persidangan, penggugat mendalilkan gugatannya bahwa aset tersebut dipinjam oleh Pemkab Lombok Barat. Bukti surat pinjam meminjam aset tersebut, kata Ruslan, tidak jelas. Kontribusi selama peminjaman juga tidak jelas. ‘’Sehingga memang tidak jelas sekali gugatan itu. Dan aset ini  sudah tercatat di buku aset kita puluhan tahun,’’ ungkapnya.

Ruslan menjelaskan, aset Kantor Bawaslu diperoleh Pemprov NTB dari PTP XII Surabaya lewat ganti rugi. Begitu juga aset Gedung Wanita, diperoleh lewat membeli. Dalam persidangan, lanjut Ruslan, Pemprov menghadirkan saksi fakta dari PTP XII dan mantan Sekda NTB, Drs. H. Abdul Malik, MM. Sementara, pihak penggugat menghadirkan saksi mantan pegawai Pemprov NTB, yaitu Drs. Mustajib dan Hamdani.

Pascaputusan yang memenangkan Pemprov atas kepemilikan dua aset tersebut, sesuai aturan penggugat diberikan kesempatan untuk banding. Ruslan mengatakan Pemprov siap menghadapi apabila penggugat melakukan langkah hukum selanjutnya. Karena bukti kepemilikan aset Pemprov tersebut sangat kuat.

Selain gugatan terhadap dua aset tersebut, Pemprov juga digugat atas kepemilikan lahan di Dusun Gerupuk Lombok Tengah. Perkara ini masih sedang berjalan.

Baca Juga:  SMKN 1 Kuripan, Kembangkan Pengelolaan Pertanian Terpadu

Ruslan mengatakan aset yang terbengkalai dan tak dimanfaatkan memang rentan diklaim oleh warga. Untuk itu, ia mengingatkan seluruh OPD agar menyimpan secara rapi dokumen-dokumen kepemilikan aset.

“Harus ada tempat khusus tempat menyimpan sertifikat. Karena kita tidak tahu sekian tahun yang akan datang,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *