Bawaslu, Temukan Pemilih Masih Duduk di Bangku SD

KLU (Lomboknews.my.id) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara (KLU), menemukan setidaknya 3 orang nama calon pemilih yang masih duduk di SD. Ketiga nama itu bahkan tercantum pada rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) pascapleno tingkat kecamatan, Kamis, 3 September 2020.

Ketua Bawaslu KLU, Adi Purmanto, SE., Selasa, 8 September 2020 menyebut, ketiga nama daftar pemilih usia sekolah dasar itu masing-masing, Asminep (laki-laki, 10 tahun) asal Desa Loloan, Kecamatan Bayan. Kemudian, Saptini, perempuan usia 12 tahun, terdaftar di TPS 01. Terakhir, Ratmana, laki-laki 13 tahun yang diketahui putus sekolah dan tercatat sebagai calon pemilih di TPS 02. Kedua nama terakhir, beralamat di Desa Senaru.

Selain calon pemilih usia SD, Bawaslu melalui Panwaslu Desa juga menemukan adanya penduduk yang sudah tinggal dan menetap selama 3 tahun, namun tidak memiliki identitas kependudukan di tempatnya berdomisili. Atas alasan itu pula, PPK tidak memasukkan yang bersangkutan dalam daftar pemilih.

“Data pemilih bermasalah ini tentu menjadi salah satu polemik yang harus segera dicari solusi penyelesaiannya. Sampai saat ini, saran perbaikan Panwaslu Desa terkait data pemilih yang belum ditindaklanjuti,” ujar Adi.

Ia menegaskan, Panwaslu tingkat Kecamatan dan Desa di kecamatan Bayan telah meminta klarifikasi kepada PPS dan PPK terkait pemilih yang dinyatakan Memenuhi Syarat. Sayangnya, hingga pleno kecamatan selesai, nama dua murid SD dan satu anak putus sekolah itu masih tercatat sebagai pemilih di DPHP.

Keterangan Panwas Kecamatan dan Desa yang diterima Bawaslu, menyebut jika PPK bersikukuh bahwa dalam melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) mengacu pada Adminduk yang bersumber dari Dukcapil KLU. sehingga walaupun pada kenyataannya yang bersangkutan masih berstatus anak-anak, tetap dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemilih sampai dilakukannya perbaikan oleh Dukcapil.

Baca Juga:  Hasil Seleksi CPNS Diumumkan 30 Oktober, Panselnas Buka Kesempatan Pelamar Tak Lulus Ajukan Sanggahan

“Kami pandang ini persoalan membingungkan. Nama-nama ini telah difaktualkan sebelumnya. Menurutnya ketika diketahui faktanya yang bersangkutan tidak memenuhi syarat karena di bawah umur, maka tidak perlu didata atau dimasukkan menjadi wajib pilih,” paparnya.

Bahkan bagi Adi, kisruh data pemilih TMS seharusnya selesai pada pleno tingkat desa. Sebab ia sendiri tidak yakin, Dukcapil mengetahui persoalan tersebut.

Persoalan wajib pilih ini kata dia, sangat menentukan bagi jalannya Pilkada yang bersih dan berintegritas. Jika terdapat pemilih yang telah memenuhi syarat (MS) sesuai ketentuan perundang-undangan, maka KPU harusnya mendata. Sebaliknya, yang tidak memenuhi syarat harus dihapus. Itulah esensi Coklit sebenarnya.

Terpisah, Ketua KPUD KLU, Juraidin, SH. MH., mengaku belum dapat menjawab polemik pemilih usia SD pada DPHP KPU hasil pleno Kecamatan Bayan. Pasalnya, ia belum mendapat laporan dari hasil pleno seluruh kecamatan. Namun demikian, ia meyakinkan akan berkoordinasi dengan Dukcapil untuk melakukan perbaikan. “Sampai saat ini saya belum update (perbarui informasi dari PPK, red). Yang jelas persoalan ini akan kita selesaikan,” jawabnya singkat.

Terpisah, Komisioner KPU Bidang Perencanaan dan Data, Dr. Zaki Abdillah, LC., mengakui adanya temuan Bawaslu tersebut. Sesuai kapasitasnya, KPU tidak serta menghapus calon pemilih yang namanya sudah masuk dalam Adminduk.

“KPU tidak melihat orang, tapi menilai berdasar Adminduk. Di KK dia tercatat berusia 17 tahun, walaupun dia masih kecil,” katanya.

Ia menegaskan, proses coklit yang dilakukan PPDP mengacu pada Adminduk yang diterbitkan Dukcapil. PPK dibenarkan mendapati ketiga anak tersebut berstatus siswa Sekolah Dasar dan putus sekolah. Ketiganya juga belum memiliki KTP. Namun PPK melihat identitas usia anak tersebut sudah berusia 17 tahun dicocokkan dengan tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang tertera pada Kartu Keluarga.

Baca Juga:  Mahasiswa UIN Mataram Kecewa Yudisium Diikuti Perwakilan

Zaki menyambung, bahwa persoalan status siswa sekolah dasar dan usia ketiga anak tersebut akan dikonfirmasi kembali ke Dukcapil. Apakah nantinya akan merubah identitas di KK atau tidak, bergantung pada kesimpulan Dukcapil. Terhadap data pemilih ini sendiri, KPU masih melakukan pleno di tingkat kecamatan. Selanjutnya data kembali diplenokan di tingkat kabupaten menjadi data DPS hingga finalisasi menjadi DPT, bukan tidak mungkin terjadi pergeseran data pemilih sesuai kondisi faktual di lapangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *