BKIPM Mataram Minta Laporkan Jika Terjadi Pungli dan Gratifikasi

Mataram (Lomboknews.my.id)-Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram (BKIPM Mataram) , Suprayogi meminta masyarakat, atau seluruh stakeholders untuk melaporkan jika terdapat indikasi adanya pungutan liar (Pungli) yang dilakukan pegawai BKIPM Mataram dalam memberikan pelayanan kekarantinaan.

Hal ini ditegaskan Suprayogi, setelah sebelumnya, 4 September 2020, BKIPM Mataram mengumpulkan seluruh pengguna jasa di wilayahnya, tujuh kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat yakni seluruh Pulau Lombok, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat, serta mengundang seluruh stakeholdersnya.

Puluhan pengguna jasa hadir. 80 persen di antaranya adalah perusahaan-perusahaan yang melalulintaskan Benih Bening Lobster (BBL). Kepada seluruh pengguna jasa, dan seluruh stakeholder yang hadir, BKIPM Mataram berkomitmen bersama-sama menjaga tranparansi dan profesionalisme.

Kegiatan tersebut juga kaitannya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. BKIPM Mataram juga telah menggelar kegiatan Pencanangan atau Pembangunan Zona Integritas. Disaksikan oleh unsur dari Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Bea Cukai, BBL Sekotong, dan Karantina Tumbuhan.

Mengacu pada Permen PAN RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Suprayogi mengatakan penetapan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi yang dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan langkah konkret untuk mencegah korupsi yang lebih efisien, efektif dan komprehensif.

Ditemui di ruang kerjanya, Kamis, 10 September 2020, Suprayogi menjelaskan, ada tujuh pelayanan yang diberikan oleh BKIPM Mataram. Di antaranya, pemeriksaan produk perikanan keluar dari NTB ke wilayah lainnya di Indonesia. Pemeriksaan masuk produk perikanan dari daerah lain di Indonesia.
Pemeriksaan dan rekomendasi ekspor produk perikanan, pemeriksaan terhadap produk perikanan yang masuk ke NTB dari luar negeri. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), dan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB), serta layanan laboratorium pengujian.
“Termasuk di antaranya adalah uji lab dan pemeriksaan benih lobster sebelum dikirim keluar,” jelas Suprayogi.

Baca Juga:  Siswa di Lombok Timur dikabarkan Menikah, Kelamaan gak masuk Sekolah

Jasa pelayanan disesuaikan dengan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 75 Tahun 2015. Salah satunya terkait pembayaran jasa klinis produk perikanan,contohnya Rp25/1.000 ekor untuk benih lobster. Ditambah setiap pengiriman, biaya sertifikat Rp5.000. Itupun tidak diperbolehkan menggunakan pembayaran tunai
Petugas BKIPM Mataram di setiap pintu-pintu keluar masuk, pelabuhan maupun bandara, telah menyediakan mesin EDC (Elektronic Data Capture). Sudah hampir lima tahun terakhir diberlakukan pembayaran non tunai. Biaya-biaya tersebut langsung masuk ke kas negara. Tidak boleh lebih meskipun satu rupiah.

“Serupiah tidak boleh lebih dan tidak ada uang yang masuk ke kita, langsung ke kas negara. Karena itu, kalau ada yang pungli-pungli di luar PNBP yang telah ditentukan negara, segera laporkan ke kami,” jelas Suprayogi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *