Menteri PANRB Minta Pemda Batasi Jumlah ASN Masuk Kantor

Mataram (Lomboknews.my.id) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo mengeluarkan Surat Edaran Menteri PANRB No. 67/2020 tanggal 4 September 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri PANRB No. 58/2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru. Sistem kerja baru bagi ASN tersebut dilakukan dengan mengatur kehadiran jumlah pegawai yang bekerja dari kantor atau work from office (WFO)  berdasarkan kategori zonasi risiko kabupaten/kota.

NTB sebagai daerah yang masuk zona oranye atau risiko sedang penyebaran Covid-19, sesuai edaran Menteri PANRB tersebut, diminta agar ASN yang bekerja dari kantor maksimal 50 persen. Sementara 50 persen sisanya, bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Ir. H. Hamdi, M. Si., yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 9 September 2020 siang kemarin mengaku sudah mendapatkan surat edaran dari Menteri PANRB tersebut. Namun, untuk penerapannya, pihaknya masih mengkonsultasikannya dengan Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si.

‘’Sedang kita konsultasikan dengan Pak Sekda dulu. Supaya nanti kita dapat masukan dari Tim Gugus Tugas. Kita coba mau bahas dulu penerapannya,’’ kata Hamdi.

Jika melihat bunyi surat edaran tersebut, kata Hamdi, maka ASN Pemprov yang masuk kantor jika hal itu diterapkan maksimal 50 persen. Karena NTB saat ini masih berstatus daerah zona oranye atau risiko sedang penyebaran Covid-19. Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, hanya satu daerah yang masuk zona merah atau risiko tinggi yaitu Kota Bima. Sedangkan sembilan kabupaten/kota masuk zona oranye.

Hamdi menambahkan, pihaknya belum memastikan kapan surat edaran Menteri PANRB tersebut diterapkan di NTB. Karena, pihaknya masih perlu berkoordinasi dengan Gugus Tugas. ‘’Makanya, kita coba dapat masukan dulu dari Tim Gugus Tugas yang menyatakan daerah zona merah, oranye, kuning dan  hijau. Kita kawinkan dengan surat edaran itu,’’ katanya.

Baca Juga:  Kasus Lahan Relokasi Banjir Bima, Dua Tersangka Saling Bersaksi

Dikatakan, sesuai surat edaran Menteri PANRB, bagi instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori tidak terdampak/tidak ada kasus Covid-19, jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor atau WFO paling banyak 100 persen. Sementara untuk wilayah berkategori risiko rendah, jumlah ASN yang melaksanakan WFO paling banyak 75 persen.

Untuk instansi pemerintah pada wilayah berkategori risiko sedang, jumlah ASN yang melakukan WFO paling banyak 50 persen. Sedangkan untuk yang berisiko tinggi, jumlah pegawai yang WFO paling banyak 25 persen.

Pengaturan kehadiran ASN yang bekerja dari kantor tujuannya untuk mengurangi risiko penularan Covid-19 di lingkungan kantor instansi pemerintah. Dalam surat edaran tersebut, Menteri Tjahjo mengatakan bahwa pengaturan sistem kerja baru bagi ASN ini dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan memperhatikan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WFO) maupun bekerja di rumah/tempat tinggal (WFH) berdasarkan data zonasi risiko dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Menteri Tjahjo mengingatkan, seluruh ASN agar dapat menjadi pelopor dan teladan dalam penerapan tatanan normal baru dengan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Namun tetap optimal, aman, serta produktif dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *