Jembatan Lombok – Sumbawa Diupayakan 2021

Mataram (Lomboknews.my.id) – Rencana pembangunan jembatan Lombok – Sumbawa sampai saat ini menemukan jalan buntu. Salah satunya akibat berubahnya pola anggaran di pemerintahan, karena pandemi virus Corona (Covid-19).

Kendati demikian, pengerjaan mega proyek tersebut tetap diproyeksikan dapat mulai pada masa kepemimpinan Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) NTB Saat ini.

Assisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Ir. H. Ridwan Syah, M.T.P., menerangkan untuk pengerjaan jembatan Lombok – Sumbawa memang telah dilakukan pra feasibility study (FS) atau uji kelayakan. Bahkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) juga telah mengajukan permohonan kepada Gubernur NTB untuk pembiayaan uji kelayakan lanjutan dari APBD Provinsi.

“Itu sudah diajukan permohonan kepada gubernur untuk dibiayai oleh Pemprov dalam rangka survei atau studi yang lebih detail, tapi kemarin gara-gara Covid akhirnya tertunda,” ujar Ridwan, Selasa, 8 September 2020.

Menurutnya, sampai saat ini pemerintah masih mencoba melihat peluang-peluang yang bisa diambil untuk kelanjutan pembangunan jembatan tersebut. “Kita belum ada langkah lanjutan,” jelasnya.

Menurutnya, untuk penganggaran proyek tersebut memang cukup sulit. Mengingat dari hasil pra-FS yang dilakukan konsultan dari Korea, biaya konstruksi jembatan tersebut mencapai Rp850 miliar – Rp1 triliun per kilometer (Km). Dengan panjang 16,5 Km, maka total anggaran yang dibutuhkan paling sedikit Rp16,5 – 20 triliun, jika termasuk penambahan aksesori. “Kita akan coba lagi di anggaran tahun 2021, ini untuk surveinya,” ujar Ridwan.

Keberadaan jembatan tersebut dinilai cukup penting untuk mendukung perkembangan pembangunan di Lombok dan Sumbawa. Salah satunya untuk mendukung keberadaan industri smelter dan turunannya di KSB, sehingga realisasi jembatan tersebut menjadi penting untuk diperhatikan.

Baca Juga:  Sebut Konstruksi Monumen Mataram Miring

Dengan adanya jembatan tersebut, jarak tempuh dari Kayangan – Poto Tano diproyeksikan hanya membutuhkan waktu 15 menit. Berbeda dengan penyeberangan kapal yang membutuhkan waktu hingga 2 jam lamanya.

Sebelumnya, Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si., menerangkan anggaran FS untuk proyek tersebut memang belum bisa disiapkan. “Nanti kita lihat. Di anggaran perubahan juga belum. Anggaran untuk penanganan Covid saja ini sekarang,” jelasnya.

Menurutnya, untuk FS proyek tersebut dibutuhkan anggaran sekitar Rp10 miliar. Konsultan asal Korea Selatan sebelumnya telah dijadwalkan untuk memaparkan hasil pra-FS jembatan Lombok – Sumbawa. Namun terhalang pandemi Covid-19 yang melanda sejak Maret lalu.

Untuk tahapannya, proyek tersebut harus melewati proses FS yang direncanakan akan menggandeng konsultan asal Korea Selatan yang telah melakukan pra-FS sebelumnya. Setelah membuahkan hasil, maka proyek tersebut dapat ditawarkan kepada investor. “Kalau belum ada hasil studinya, belum bisa kita jual. Ini karena situasi covid. Kalau tidak ada Covid-19, maka normal jalannya rencana ini,” tandas Amry.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *