Kasus Jagung Disbun Provinsi NTB 2017

Mataram (Suara NTB) – Keluhan petani penerima bantuan benih jagung tahun 2017 terbayar. Pengadaan benih dengan total anggaran Rp29 miliar di NTB itu kini ditangani di tahap penyidikan. Benih jagung yang disalurkan dalam dua tahap itu diduga tidak sesuai dengan spesifikasi.

‘’Sudah tahu lah siapa yang bermain di situ. Kalau ada pekerjaan yang tidak diselesaikan dengan baik, tidak sesuai RAB, masa petani penerima bantuan yang salah? Kan tidak,’’ tegas Kepala Kejati NTB Nanang Sigit Yulianto, S.H.,M.H, akhir pekan kemarin.

Indikasi korupsi dalam kasus itu, sambung dia, muncul dari pelaksanaan proyek pengadaan. Rekanan diduga menyalurkan benih jagung yang tidak sesuai dengan perencanaan. Sementara, pemilik proyek dalam hal ini Distanbun Provinsi NTB tetap membayar penuh.

‘’Yang penting jagung itu sesuai dengan RAB. Walaupun belum bersertifikat tapi memenuhi syarat itu tidak masalah. Sudah bersertifikat tidak sesuai perencanaan aja sudah salah, apalagi yang tidak bersertifikat, tidak sesuai spesifikasi,’’ papar Nanang.

Kajati merinci bahwa pengadaan benih tersebut harus sesuai ketentuan teknis. Komponennya kadar air, kadar kekeringan, jenis, dan ukuran benihnya. RAB juga disusun berdasarkan Rencana Detail Kelompok Tani (RDKK) yang sudah ditetapkan melalui SK Calon Petani Calon Lahan (CPCL).

Pengadaan benih jagung tahun 2017 itu menjadi temuan BPK RI. Terdiri dari proyek tahap pertama senilai Rp17 miliar dengan rekanan penyedia PT. S. Kemudian pada tahap kedua Rp12 miliar dengan rekanan penyedia PT. W.

‘’Itu ada temuan BPK. Nilai (kerugiannya) belum tahu. Tetapi dari temuan BPK itu ada kerugian negara yang jelas. Ini proyek pusat melalui provinsi. PPK-nya dari provinsi,’’ urai Kajati. Indikasi perbuatan korupsi dan temuan kerugian negara itu yang membuat Kejagung RI menaikkan status penanganan kasus ke tahap penyidikan.

Baca Juga:  Eks Pecandu Narkoba di Taman Ayu Diberdayakan Desa dan Pemprov

Penyelidikannya dimulai sejak tahun 2019 lalu. Pada Oktober 2019, tim Satgassus P3TPK Jampidsus Kejagung RI bahkan sampai turun mengklarifikasi saksi di Mataram. Pihak-pihak yang diklarifikasi, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Kepala Dinas Pertanian 10 Kabupaten/Kota di NTB, dan rekanan penyedia bibit.

Nanang mengatakan, kasus ini akan dilimpahkan penanganannya ke Kejati NTB. ‘’Kerugiannya (kerugian negara) pasti besar lahMasa Kejati mau tangani kasus kecil. Kita sudah siapkan dua tim. Satu tim isinya lima sampai 10 jaksa penyidik,’’sebutnya.

Catatan Suara NTB, dari klarifikasi Kejagung terhadap para saksi, di antaranya menerangkan sejumlah benih rusak saat diterima petani. Di Kabupaten Lombok Barat contohnya, terdapat 10,4 ton benih rusak. Belakangan benih itu diganti setelah dilaporkan ke Kementan RI.

Pengadaan benih jagung tahun 2017 itu merupakan bagian dari program perluasan areal tanam jagung seluas 230 ribu hektare di NTB sehingga luas tanam menjadi 400 ribu hektare. Setiap hektare membutuhkan 15 Kg benih untuk peningkatan produksi. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi NTB menemukan 198 ton benih tidak sesuai sertifikasi. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *